Polres PPU Polda Kaltim— Kepolisian Resor Penajam Paser Utara (Polres PPU) AKBP Andreas Alek Danantara,S.I.K.,M.M.,M.Tr.SOU. menerima kunjungan kerja dari Tim Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan Supervisi Kerma Hukum, pengisian checklist, pendalaman Kerma Lembaga (Kermalem), serta Analisa dan Evaluasi (Anev) pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) di kewilayahan tahun 2024–2025. Selasa 10/06/2025
Kegiatan dilaksanakan pada Selasa, 10 Juni 2025, bertempat di Ruang Catur Prasetya Polres PPU, dimulai pukul 08.00 WITA hingga selesai. Acara diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan sambutan dari Kabag Log Polres PPU Kompol Ahmad serta sambutan dari Ketua Tim Bidkum Polda Kaltim AKBP Muntini, S.E., M.H.
Tim Supervisi dari Bidkum Polda Kaltim terdiri atas:
* AKBP Muntini, S.E., M.H. (Kasubbid Sunluhkum)
* IPDA Ton Jerry AB, S.H., M.H.
* Bripka Purnamasari Dewi, S.H.
* Brigadir Eggy Octa Irawan
Dalam arahannya, AKBP Muntini menegaskan beberapa poin penting terkait pelaksanaan MoU di lingkungan Polres, di antaranya:
* Pentingnya menjadikan Perkap No. 12 Tahun 2014 sebagai acuan utama dalam penyusunan MoU.
* Tercatat bahwa pada Maret 2024, Polres PPU menerima hibah dalam bentuk uang.
* MoU terkait BBM pada Bagian Logistik tahun 2024 belum diverifikasi oleh Bidkum.
* Kerja sama pengamanan oleh Satfung Samapta telah terverifikasi.
* Setiap MoU harus melalui proses verifikasi sebelum ditandatangani.
* Disarankan pembahasan MoU tahun berikutnya dimulai sejak Desember, dengan pembentukan tim pokja pada bulan November, melibatkan Sikum, Bagops, serta satuan fungsi terkait.
* Berdasarkan data dari Bidkum, dari total 24 MoU yang dimiliki Polres PPU tahun 2024, sebanyak 12 MoU belum diverifikasi. Sementara itu, hingga saat ini belum terdapat MoU baru untuk tahun 2025.
Kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai rencana. Dokumentasi kegiatan turut dilampirkan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut.
Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaksanaan kerja sama kelembagaan di Polres PPU dapat semakin tertata, akuntabel, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.