Polres PPU, Polda Kaltim – Polres Penajam Paser Utara menggelar kegiatan Jumat Curhat di Titik Nol Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Jumat (30/12/2022) pagi. Kegiatan dikemas dengan duduk bersama polisi dan Kontraktor untuk menyerap aspirasi Pekerja setempat.
Hadir dalam kegiatan Kapolres Penajam Paser Utara AKBP Hendrik Eka Bahalwan S.H,.S.I.K bersama Wakapolres Penajam Paser Utara KOMPOL Bergas Hartoko S.E,.S.H,.M.H dengan pejabat utama polres PPU. Sedangkan peserta yang hadir adalah Para Pekerja dan kontraktor.
Untuk kegiatan kali ini, Para Pekerja pun memberikan sejumlah Aduan dan masukan serta menyampaikan keluhan yang terjadi Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara pada acara Jum’at Curhat tersebut.
Ada Beberapa Keluhan Para Pekerja Terkait Masalah Dalam tahap pembangunan jalan land clearing
Terkait dengan keterbukaan yang saat ini bertebaran informasi di media sosial Ada beberapa tayangan tayangan tanpa ada penyaringan, kadang kadang memunculkan berbagai tafsir yang mungkin lebih ke negatif Kami berharap untuk ada penertiban dalam hal tersebut seperti pengambilan gambar yang sesuai dengan kepentingan Dan pengambilan dari sisi udara itu mohon untuk diperketat.
Dalam satu bulan kedepan kami akan mengerjakan yang terkait dengan struktur, kami perlu perhatian pengamanan dalam akses masuk dan keluar, paling tidak harus menggunakan izin Karena tidak menutup kemungkinan pada saat pengerjaan itu ada hal hal yang tidak dapat dipublikasikan di lapangan. Serta Ada beberapa hal, tentang pengaman dan drone, Dalam penataan kebanyakan akses dalam pintu masuk ke project itu terlalu terbuka, dan untuk izin kami sulit untuk memonitor Dalam satu titik pintu itu ada akses keluar dan masuk dan izin nya diperketat. Ucap Para Kontraktor
Keluhan Kontraktor Pun Di Tanggapi Kapolres Dengan positif Kapolres Mengatakan Dengan kepala otorita, kita selalu mencari polanya karena terlalu banyak sekali akses jalan masuk.
Kita bisa melakukan penutupan namun kita ada keterbatasan jika ada beberapa yang mengaku sebagai pekerja atau karyawan Paling tidak semua karyawan memiliki id card dengan barcode agar dapat diketahui Jadi Otorita akan membuat aplikasi untuk membatasi jumlah pengunjung Ditanggal 21 Juni ini adalah penetapan DTP, harus memiliki data pekerja yang diluar kalimantan yang akan dimasukan satu TPS khusus Dan nanti untuk para pekerja agar membawa surat domisili sementara itu didaftarkan agar hak pilih mereka tidak hilang Karena otorita masih dalam masa persiapan paling cepat pada tahun 2024 baru bisa bekerja Yang bertanggung jawab dalam TPS Khusus itu adalah tanggung jawab Otorita, dengan persiapan baru bisa paling cepat 2024. Sedangkan dari KPU dan Bawaslu tetap menyatakan bahwa yang bertanggung jawab adalah Otorita Ini yang menjadi rancu.
Jadi nanti yang kandang sapi itu akan di uruk dan di dumping, disana akan dibangun shelter jadi segala UMKM atau mungkin tempat hiburan pekerja Dan untuk para tamu nanti akan ke shelter terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi dan nantinya pada saat kunjungan ke IKN menggunakan kendaraan khusus yang berada dishelter tersebut, jadi multifungsi. Tutup Kapolres.