PENAJAM – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengunjungi menara pantau yang digadang-gadang sebagai titik nol lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Dalam kunjungannya itu Kepala Bappenas ingin melihat sudah sejauh mana pekerjan IKN tersebut di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jumat (21/10/2021).
Kunjungan Kepala Bappenas beserta rombongan di dampingi Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Muliadi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PPU, Sodikin, Kapolres PPU, AKBP Hendrik Hermawan S.I.K, Kabag Ops Polres PPU, Kompol Ricky Sibarani S.H M.H, Kasdim 0913 PPU Mayor CZI Jumani, Camat Sepaku Risman Abdul serta sejumlah pejabat Pemkab PPU.
Dalam penjelasannya Kepala Bappenas Suharso Monoarfa katakan tujuan kedatangannya ingin meninjau langsung lokasi yang sudah ditentukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo sebagai wilayah IKN baru.
Tentu lanjut Kepala Bappenas tersebut, pemilihan IKN yang baru di Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ini jika dilihat dengan kondisi sangat bagus, bahkan semua anggota DPD RI sangat mendukung program pemindahan Ibu Kota Negara tersebut.
“ Presiden memilih pun juga melalui proses bukan asal main tujuk saja. Tentu prosesnya panjang untuk menentukan lokasi pembangunan IKN baru di sini dan ini nyatanya saja saya lihat sangatlah bagus, mulai dari suasananya dan mudah-mudahan segera terealisasi,” ucapnya.
Dikesempatan sama Kapolres PPU AKBP Hendrik Hermawan S.I.K, dalam penyampaiannya menjelaskan, Pihak Kepolisian siap untuk terus mengawal dan mengamankan setiap tahap pembangunan yang ada di IKN.
“Sejauh ini laporan yang saya terima masyarakat PPU sangat welcome terkait pembangunan IKN. Aspirasi dari masyarakat kami soal pemukiman saja, dalam artian agar lebih ditata rapi dan seterusnya. Tuntutan dari masyarakat ini tentu tidak akan memberatkan IKN secara umum,”terang Kapolres PPU.
AKBP Hendrik pun mengharapkan, Kabupaten PPU ini merupakan perwakilan dari harapan seluruh masyarakat Kaltim. Ketika terbangunnya IKN baru semoga masyarakat yang ada tidak terpinggirkan. Baik masyarakat asli daerah maupun pendatang agar diperlakukan secara normatif sebagai layaknya penduduk sebuah negara.
“ Jangan nantinya masyarakat asli disini terlalu didorong-dorong kepinggir, biarkan saja ada ditengah tetapi tetap dibina. Saya ingin konsepnya menyatu dengan alam dan menyatu dengan,” pungkasnya.